LANDASAN HUKUM PBK dan SPA

1. Undang-Undang No 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
2. Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
3. Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi
4. Keputusan Presiden No 12 tahun 1999 tentang Komoditi yang dapat di jadikan Subyek Kontrak Berjangka
5. Keputusan Presiden No 73 tahun 2000 tentang Komoditi yang dapat di jadikan Subyek Kontrak Berjangka
6. Keputusan Presiden No 110 tahun 2001 tentang Komoditi yang dapat di jadikan Subyek Kontrak Berjangka
7. Surat Keputusan/Peraturan Kepala Bappebti
No 1/BAPPEBTI/KP/IV/1999 tentang Tata Cara Pendirian Bursa Berjangka
8. Surat Keputusan/Peraturan Kepala Bappebti
No 1/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Perizinan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka
9. Surat Keputusan/Peraturan Kepala Bappebti
No 4/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Pedoman Penyiapan Kontrak Berjangka yang akan digunakan sebagai dasar Jual Beli Komoditi Bursa Berjangka
10. Surat Keputusan/Peraturan Kepala Bappebti
No 6/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Pengelolaan, Penyimpanan, Tata Cara Pengajuan Tuntutan Ganti Rugi dan Penggunaan Dana Kompensasi
11. Surat Keputusan/Peraturan Kepala Bappebti
No 7/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Perizinan Pialang Berjangka, Penasehat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasehat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Pedagang Berjangka
12. Surat Keputusan/Peraturan Kepala Bappebti
No 8/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Pedoman Ujian Profesi Untuk Calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasehat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka
13. Surat Keputusan/Peraturan Kepala Bappebti
No 17/BAPPEBTI/KP/V/2000 tentang Pedoman Persetujuan Terhadap Bank Umum sebagai Bank Penyimpanan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan
14. Surat Keputusan/Peraturan Kepala Bappebti
No 32/BAPPEBTI/KP/XI/2001 tentang Penetapan Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri
15. Surat Keputusan/Peraturan Kepala Bappebti
No 39/BAPPEBTI/KP/IX/2002 tentang Penetapan Daftar Bursa Dan Kontrak Berjangka Luar Negeri
16. Surat Keputusan/Peraturan Kepala Bappebti
No 43/BAPPEBTI/KP/VI/2003 tentang Penetapan Daftar Bursa Dan Kontrak Berjangka Luar Negeri
17. Surat Keputusan/Peraturan Kepala Bappebti
No 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif
18. Surat Keputusan/Peraturan Kepala Bappebti
No 56/BAPPEBTI/KP/9/2005 tentang Izin Usaha Pialang Berjangka

19. Surat Keputusan/Peraturan Kepala Bappebti
No 57/BAPPEBTI/KP/9/2005 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka
20. Surat Keputusan/Peraturan Kepala Bappebti
No 58/BAPPEBTI/Per/1/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
No 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 Tentang Sistem Perdagangan Alternatif
21. Surat Keputusan/Peraturan Kepala Bappebti
No 59/BAPPEBTI/Per/7/2006 tentang Pengelolaan Rekening Terpisah (Segregated Account) Pialang Berjangka
22. Surat Keputusan/Peraturan Kepala Bappebti
No 61/BAPPEBTI/Per/12/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 59/BAPPEBTI/Per/7/2006 Tentang Pengelolaan Rekening Terpisah (Segregated Account) Pialang Berjangka
23. Surat Keputusan/Peraturan Kepala Bappebti
No 63/BAPPEBTI/Per/9/2006 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka

Sumber : Bappebti